MEDIALITERASI.CO.ID — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta PT Nindya Karya (Persero) memastikan pembangunan fisik Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat, selesai sesuai jadwal. Permintaan itu disampaikan saat groundbreaking proyek pengembangan pelabuhan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (17/9/2026).
Menurut Trenggono, PPN Kejawanan memegang peran strategis bagi penguatan rantai pasok komoditas perikanan nasional. Karena itu, ia meminta kontraktor pelaksana fokus mengawal seluruh tahapan pekerjaan.
"Saya titip ya Pak Firman, harus fokus karena proyek ini cukup serius. Saya berharap ini dapat selesai tepat waktu," kata Menteri KKP.
Skema Pembiayaan IsDB dan Cakupan Proyek
Pengembangan PPN Kejawanan masuk dalam program Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I dengan kode IDN-1055. Pembiayaan proyek ini didukung Islamic Development Bank (IsDB).
Program tersebut menyasar pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan terpadu yang menghubungkan aktivitas tangkap, pengolahan, hingga pemasaran ikan di pasar internasional. PPN Kejawanan menjadi salah satu simpul yang diprioritaskan dalam fase pertama.
Pemilihan Cirebon sebagai lokasi dinilai strategis karena posisinya di jalur pantai utara Jawa yang berhadapan langsung dengan wilayah tangkap Laut Jawa. Pasokan ikan dari kawasan ini selama ini menjadi tulang punggung distribusi ke pasar Jabodetabek dan Jawa Tengah.
Komitmen Kontraktor pada Mutu dan Keselamatan Kerja
PT Nindya Karya (Persero) menyatakan berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan pembangunan sesuai arahan Kementerian KKP. Perusahaan pelat merah itu menegaskan akan menjaga kualitas mutu pekerjaan pada setiap tahap konstruksi.
Selain mutu, Nindya Karya menyatakan menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat di lokasi proyek. Penerapan standar tersebut mencakup pengawasan harian terhadap pekerja dan peralatan berat yang digunakan.
Groundbreaking yang melibatkan kepala daerah menunjukkan proyek ini masuk prioritas koordinasi pusat-daerah. Gubernur Dedi Mulyadi hadir mendampingi Menteri Trenggono dalam acara tersebut.
Yang Harus Diawasi Setelah Seremoni
Seremoni peletakan batu pertama belum menjamin proyek selesai tepat waktu. Persoalan lazim di proyek infrastruktur pelabuhan adalah pembebasan lahan sisa, pengadaan material, dan sinkronisasi jadwal dengan mitra pembiayaan internasional.
Karena sumber dananya dari IsDB, ada kewajiban pelaporan berkala yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia. Keterlambatan pada satu tahap berpotensi menunda pencairan dana untuk tahap berikutnya.
Bagi nelayan Cirebon dan sekitarnya, dampak yang paling dinanti adalah ketersediaan fasilitas tambat, cold storage, serta akses pasar yang lebih luas. Jika berjalan sesuai rencana, PPN Kejawanan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok perikanan regional.
