JAKARTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda memberikan garansi bahwa jalannya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung selaras dengan regulasi dan tidak mendapati adanya kendala sistem yang mengakibatkan calon peserta didik terdepak dari sekolah yang dituju.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdikbud Samarinda, Wahiduddin, mengutarakan polemik yang mengemuka pada momentum SPMB ini lebih dipicu oleh ketimpangan antara kuota pendaftar dengan daya tampung lembaga sekolah negeri, terkhusus pada zonasi yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang masif.
"Jalur domisili itu adalah jalur yang mengukur jarak antara sekolah sebagai titik koordinat dengan rumah masyarakat yang mendaftar. Sementara jumlah calon siswa yang akan masuk di satu lingkungan terhadap daya tampung sekolah itu melebihi. Otomatis memang ada yang tidak tertampung," kata Wahiduddin saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Menurut pandangan Wahiduddin, secara operasional teknis pelaksanaan SPMB tidak menemui hambatan yang berarti. Sebelum diaplikasikan, sistem penyeleksian telah melewati pelbagai tahapan simulasi yang melibatkan segenap sekolah serta diposisikan di bawah otoritas penuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
"Secara teknis sudah bagus. Tidak ada trouble and error yang berarti. Aplikasi itu kontrolnya ada di Kominfo, bukan di Dinas Pendidikan, sehingga tidak ada yang bisa mengotak-atik aplikasi tersebut," ujarnya.
Sekolah Negeri Tak Bisa Tampung Semua Lulusan SD
Wahiduddin memisahkan contoh, zona Jalan Juanda mempunyai sebaran penduduk yang jauh lebih padat bila disandingkan dengan wilayah Palaran. Imbasnya, walau kuota sekolah dan daya tampung telah disesuaikan seturut kajian, masih banyak peserta didik yang tidak terjaring di sekolah terdekat.
"Kita tidak bisa mengukur berapa banyak orang yang tinggal dekat sekolah. Yang kita ukur adalah jumlah lulusan SD negeri dan swasta dibandingkan dengan daya tampung SMP negeri dan swasta berdasarkan kajian yang sudah dilakukan," katanya.
Wahiduddin menguraikan, pada tahun ini terdata kisaran 13.000 lulusan SD negeri maupun swasta di seantero Samarinda. Kontras dengan itu, kapasitas tampung total SMP negeri sekadar sanggup menyerap sekitar 10.000 murid saja. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak seluruh lulusan SD dapat terakomodasi di sekolah negeri.
"SMP negeri memang tidak bisa mengakomodir seluruh lulusan SD, baik negeri maupun swasta. Kalau semuanya diakomodir sekolah negeri, maka sekolah swasta akan kolaps," ujarnya.
Berkenaan dengan ramainya orangtua yang mempersoalkan anaknya terlempar jauh dari domisili asal atau justru belum mengantongi sekolah, Disdikbud kini tengah menunggu tahapan daftar ulang tuntas sebelum memetakan jajaran sekolah yang masih menyimpan sisa kuota. Otoritas Pemerintah Kota Samarinda juga bakal menyerahkan laporan resmi kepada Wali Kota demi menetapkan formulasian pengisian kuota kosong yang masih tersedia.
"Proses pendaftaran ini kan belum selesai. Kita masih menunggu sampai proses daftar ulang selesai sehingga belum bisa memastikan sekolah mana yang kuotanya masih tersedia. Nanti akan kami lapor kepada Pak Wali Kota untuk menentukan mekanismenya," kata Wahiduddin.
Ia menandaskan, siswa yang kelak diarahkan menuju sekolah alternatif hanya akan didistribusikan ke sekolah yang posisinya memang masih menyisakan ruang daya tampung memadai.
Bantah "Server Error" dan Titik Koordinat Berubah
Pada sisi berseberangan, Wahiduddin menepis keras perihal adanya kecurigaan pergeseran titik koordinat pada sistem aplikasi SPMB sebagaimana yang dikeluhkan oleh barisan orangtua murid. Menurutnya, sistem mengadopsi mekanisme satu server terpusat sehingga bilamana melesat kendala, efeknya bakal dirasakan serempak oleh seluruh pengguna tanpa terkecuali.
"Tidak mungkin titik koordinat berubah pada satu orang saja. Kalau memang ada error pada sistem, seluruh pendaftar di Kota Samarinda akan mengalami hal yang sama karena servernya satu," ujarnya.
Meskipun begitu, seandainya ada laporan resmi menyangkut dugaan hambatan teknis, instansinya berjanji bakal lekas menjalin koordinasi bersama Diskominfo untuk menggulirkan investigasi mendalam.
Menyikapi desas-desus minor perihal dugaan praktek transaksi kursi dalam penerimaan murid baru, Wahiduddin menggaransi hingga saat ini Disdikbud belum mengantongi laporan sepotong pun yang dibarengi bukti otentik. Ia menambahkan, Wali Kota Samarinda sudah melayangkan instruksi bahwa tiap-tiap pelanggaran yang sahih terbukti bakal ditindak tegas tanpa pandang bulu.
"Semua pengaduan harus disertai bukti. Sampai saat ini kami belum mendapati laporan seperti itu, nihil laporan," katanya.
Pihak Disdikbud turut memastikan langkah evaluasi atas berjalannya SPMB akan terus dilakukan usai segenap tahapan rampung, termasuk menyodorkan pelbagai masukan bagi pemerintah pusat berkaitan dengan pembenahan aturan sistem zonasi di masa mendatang.
Sebelumnya diberitakan, puluhan orangtua murid bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) menyambangi Kantor DPRD Samarinda. Langkah ini dipicu usai minimal 32 calon murid SMP dikabarkan gagal memperoleh sekolah, bahkan ada yang terdata ditolak hingga sembilan kali ketika mengajukan pendaftaran via sistem online SPMB.
Mereka mendesak jajaran birokrasi mengevaluasi mekanisme penerimaan yang dinilai masih menyisakan pelbagai problematika pelik, bermula dari kesemrawutan jalur domisili, kapasitas tampung sekolah, hingga indikasi manipulasi titik koordinat di dalam sistem.
