JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Cirebon memberlakukan status siaga darurat kekeringan terhitung sejak 1 Juli sampai 30 September 2026 pascamasuknya 14 kecamatan ke dalam peta wilayah rawan terdampak musim kemarau.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif guna menanggulangi hambatan terhadap pasokan air bersih warga serta roda perekonomian yang menggantungkan diri pada ketersediaan air.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, mengutarakan bahwa penetapan status siaga darurat ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi proses mitigasi serta penanggulangan sekiranya dampak kekeringan mulai melanda pemukiman warga.
“BPBD telah memetakan sejumlah wilayah yang memiliki riwayat terdampak kekeringan pada musim kemarau sebelumnya. Selain berpotensi mengalami krisis air bersih, daerah-daerah tersebut juga memiliki risiko kebakaran lahan dan hutan yang meningkat ketika curah hujan menurun dalam waktu panjang,” ujar Samsul, Selasa (7/7/2026).
Merujuk pada data yang ada, sebanyak 14 kecamatan yang dikategorikan rentan kekeringan tersebut meliputi Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan Tengah Tani.
Posisi wilayah-wilayah ini tersebar mulai dari area pesisir utara, kawasan perbukitan di bagian timur Kabupaten Cirebon, hingga pusat agraris yang sebagian besarnya masih bergantung pada suplai air hujan. Karakteristik geografis inilah yang menjadikan sejumlah desa rawan mengalami penyusutan debit sumber air kala kemarau berjalan lebih lama.
Samsul memaparkan, penentuan peta kerawanan ini diselaraskan dengan basis data peristiwa kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Rekam jejak tersebut dijadikan rujukan utama demi mematangkan langkah antisipasi sekaligus penempatan logistik serta personel yang diperlukan sepanjang periode siaga.
“Penetapan status tersebut mengacu pada keputusan pemerintah provinsi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah penanganan kekeringan selama musim kemarau tahun ini,” ujarnya.
Menurut penilaian Samsul, impak dari ancaman kemarau ini tidak melulu berimbas pada urusan pemenuhan air untuk kebutuhan domestik rumah tangga, melainkan juga berisiko mengganggu laju aktivitas ekonomi warga.
Ketersediaan suplai air memegang peranan krusial bagi lini pertanian, peternakan, usaha mikro, sampai dengan roda perdagangan di tingkat desa.
Ketika ketersediaan air menyusut, menurut penjelasannya, ongkos operasional sektor pertanian dapat melambung tinggi lantaran kaum petani dipaksa mencari alternatif sumber air lain demi menjaga kebun dan sawah mereka tetap produktif. Pada beberapa kawasan yang mengandalkan sistem sawah tadah hujan, kemarau yang berkepanjangan pun berisiko mengacaukan kalender tanam dan produktivitas panen.
“Selain itu, kebutuhan distribusi air bersih ke wilayah terdampak dapat meningkatkan beban operasional pemerintah daerah apabila jumlah desa yang mengalami krisis air terus bertambah selama musim kemarau,” tuturnya.
Berdasarkan kompilasi data milik BPBD Kabupaten Cirebon, grafik jumlah desa yang dilanda kekeringan memperlihatkan pergerakan yang fluktuatif dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2019, tercatat ada 57 desa di 21 kecamatan yang terdampak kekeringan.
Setelah sempat nihil kasus pada tahun 2020 dan 2022, bencana kekeringan kembali terdeteksi pada 2023 dengan cakupan imbas menyasar 38 desa di 21 kecamatan. Angka ini mengalami penurunan menjadi 19 desa di enam kecamatan pada tahun 2024. Sementara itu, di sepanjang tahun 2025 tidak ditemukan adanya laporan desa yang terpapar dampak kekeringan.
Kendati data memperlihatkan adanya tren pemulihan, jajaran pemerintah daerah dipastikan tetap mengoptimalkan kewaspadaan mengingat dinamika cuaca serta persebaran curah hujan berpotensi bergeser sewaktu-waktu sepanjang musim kemarau berjalan.
Guna merespons potensi kekeringan pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah menyiagakan jajaran armada truk tangki air untuk menyalurkan pasokan air bersih ke titik-titik wilayah yang memerlukan. Di samping itu, posko komando darurat kekeringan juga segera diaktifkan selama masa siaga ini berjalan.
“Kami juga melanjutkan upaya jangka panjang melalui pembangunan dan penguatan sumber-sumber air bersih di sejumlah wilayah rawan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih ketika musim kemarau tiba,” ujarnya.
