JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengoptimalkan momen Piala Dunia 2026 guna memberantas judi bola.

Menurutnya, pemerintah jangan menganggap persoalan tersebut sebagai fenomena musiman empat tahunan. 

Saat momen ini berlangsung, kegiatan judi bola justru meningkat dan dana dari Indonesia mengalir ke luar negeri.

"Uang masyarakat Indonesia mengalir dalam jumlah besar ke jaringan-jaringan judi yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Ini harus dicegah semaksimal mungkin," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (19/06/2026).

Baginya, pemberantasan judi daring perlu dilihat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari praktik yang merugikan secara ekonomi dan sosial. 

Oleh karena itu, seluruh instrumen penegakan hukum serta pengawasan diminta bekerja secara agresif sejak dini.

Sahroni menambahkan bahwa upaya membasmi judi bola bukan sekadar penegakan hukum, melainkan juga perlindungan masyarakat. 

Ia meminta server judi ditutup sebanyak mungkin, operator diungkap, pelaku ditangkap, dan aliran dana diputus.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi bandar dan jaringan judol memanfaatkan euforia Piala Dunia untuk menjaring korban baru. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan seperti ini," katanya.

Sebelumnya, PPATK mewaspadai adanya potensi lonjakan aktivitas judi daring selama gelaran Piala Dunia 2026. Fokus utama mereka adalah peningkatan transaksi judi bola yang secara historis memang meningkat saat turnamen sepak bola besar diadakan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (17/6/2026), memaparkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lembaganya, transaksi deposit judi daring biasanya meningkat pada akhir pekan dan melonjak saat kompetisi sepak bola besar digelar.