JAKARTA - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan optimal meski terdapat penyesuaian peserta PBI JK.
Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan memudahkan pengelolaan data peserta. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi peserta yang memenuhi kriteria untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya secara mudah dan terstruktur.
Penyesuaian Peserta PBI JK
Kebijakan penyesuaian peserta PBI JK dilandasi Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh peserta baru. Dengan demikian, jumlah total peserta PBI JK tetap sama seperti bulan sebelumnya.
Proses pembaruan data dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial untuk memastikan tepat sasaran. Peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN jika memenuhi kriteria tertentu. Hal ini bertujuan menjaga kontinuitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penyesuaian ini juga bertujuan memperbaiki kualitas data peserta dan mempermudah pengelolaan program. BPJS Kesehatan menekankan pentingnya integritas data dalam memastikan layanan tetap berjalan lancar. Dengan sistem yang jelas, peserta dapat mengakses layanan tanpa hambatan administratif.
Kriteria Pengaktifan Kembali
Terdapat tiga kriteria utama bagi peserta PBI JK yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya. Pertama, peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, berdasarkan verifikasi lapangan, peserta masuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Peserta yang memenuhi kriteria ini dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, data akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial sebelum diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini memberikan perlindungan tambahan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Proses pengaktifan kembali dirancang agar mudah dan transparan. Dengan demikian, peserta tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terputus.
Mekanisme Pelaporan dan Verifikasi
Peserta yang dinonaktifkan dapat melapor melalui beberapa mekanisme yang telah disediakan. Laporan bisa dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan dokumen pendukung, termasuk Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Setelah itu, usulan peserta akan diverifikasi untuk memastikan memenuhi kriteria pengaktifan kembali.
Selain itu, BPJS Kesehatan menyediakan layanan PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165, Care Center 165, dan Aplikasi Mobile JKN. Peserta juga dapat langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk memeriksa status kepesertaan. Berbagai saluran ini mempermudah peserta memantau status JKN mereka secara cepat dan aman.
Proses pelaporan dan verifikasi ini dirancang agar transparan dan efisien. Dengan mekanisme yang jelas, peserta tidak perlu khawatir layanan kesehatan terhenti. BPJS Kesehatan menekankan pentingnya memanfaatkan semua saluran resmi agar pengaktifan kembali berjalan lancar.
Dukungan bagi Peserta yang Sedang Dirawat
Bagi peserta yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, BPJS Kesehatan menyediakan layanan BPJS SATU! dan petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Petugas ini siap membantu peserta menyelesaikan kendala administratif secara langsung di fasilitas kesehatan. Layanan ini memastikan peserta tetap mendapatkan perawatan tanpa hambatan.
Pendekatan ini juga memudahkan rumah sakit dalam menangani peserta yang status kepesertaannya perlu dikonfirmasi. Setiap langkah dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan medis. Dengan dukungan penuh, pasien tetap dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan tanpa penundaan.
BPJS Kesehatan menekankan bahwa pelayanan darurat dan kronis menjadi prioritas utama. Sistem pendukung ini dirancang untuk melindungi hak peserta yang sedang menjalani perawatan. Keberadaan layanan BPJS SATU! dan PIPP memastikan setiap peserta mendapatkan layanan secara tepat waktu.
Imbauan untuk Masyarakat
Rizzky Anugerah mengimbau masyarakat untuk memeriksa status kepesertaan JKN secara rutin. Selagi sehat, peserta dianjurkan memanfaatkan layanan resmi untuk memastikan kepesertaan tetap aktif. Jika peserta dinonaktifkan, segera lakukan pengaktifan kembali agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
Pengecekan rutin ini dapat dilakukan melalui PANDAWA, Care Center, Aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS. Langkah ini membantu peserta mengantisipasi masalah sebelum memerlukan pelayanan medis. Dengan kepedulian dan langkah proaktif, setiap peserta dapat tetap terlindungi oleh program JKN.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menjaga layanan tetap optimal. Penyesuaian dan pengaktifan kembali peserta dilakukan agar program JKN tepat sasaran. Masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan administratif.
