JAKARTA - Perkembangan ekspor produk hasil hutan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pertumbuhannya masih cenderung stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan perlu memperkuat strategi agar mampu mengejar peningkatan permintaan pasar global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menjelaskan bahwa nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia masih berada di angka sekitar 12 miliar dolar AS per tahun. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih signifikan, namun belum menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan.

Laksmi menyebut Indonesia sebenarnya pernah mencatat peningkatan ekspor hingga mencapai 17 miliar dolar AS pada beberapa periode sebelumnya. Namun, angka tersebut tidak berlanjut sehingga tren ekspor kembali berada pada level stagnan.

Penjelasan tersebut disampaikan di Jakarta Pusat pada Kamis, 25 November 2025. Ia menyoroti bahwa stagnasi ini perlu segera direspons melalui optimalisasi kebijakan dan peningkatan nilai tambah komoditas.

Menurut dia, target ekspor produk kehutanan sebenarnya adalah naik tiga persen setiap tahun. Target tersebut mengacu pada proyeksi pertumbuhan permintaan di pasar internasional yang terus berubah.

Ia menuturkan bahwa agar industri bisa mengimbangi perkembangan permintaan global, pertumbuhan minimal dua hingga tiga persen per tahun diperlukan. Strategi ini dianggap penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika perdagangan dunia.

Kebijakan Publik dan Persepsi Global Menjadi Tantangan Baru

Laksmi menyampaikan bahwa stagnasi ekspor tidak hanya disebabkan oleh aspek produksi semata. Menurutnya, narasi kebijakan kehutanan yang belum tersampaikan secara utuh kepada publik turut menjadi faktor penghambat.

Ia menjelaskan bahwa narasi yang beragam di ruang publik menciptakan risiko persepsi yang mudah berubah-ubah. Hal ini membuat sektor kehutanan harus bekerja lebih keras dalam memastikan informasi yang beredar dapat diterima secara tepat.

Perhatian publik dan pasar internasional kerap bergeser pada isu karbon, rehabilitasi hutan, serta politik perdagangan global. Setiap isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap persepsi produk kehutanan Indonesia di mata internasional.

Laksmi mencontohkan bagaimana tuduhan greenwashing dapat mengganggu upaya komunikasi dan diplomasi perdagangan. Ia menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan pasar internasional membutuhkan proses yang tidak singkat dan membutuhkan konsistensi informasi.

Menurutnya, tantangan komunikasi menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga keberterimaan produk hutan Indonesia. Ketahanan sektor kehutanan tidak hanya relevan dalam konteks produksi, tetapi juga narasi keberlanjutan yang harus disampaikan secara konsisten.

Pemerintah sejatinya telah memiliki regulasi keberlanjutan yang mengatur legalitas dan kelestarian pemanfaatan produk hutan. Salah satunya adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang menjadi standar internasional untuk menjamin keberlanjutan komoditas kayu Indonesia.

Namun demikian, Laksmi mengakui bahwa implementasi dan pemahaman publik terhadap kebijakan tersebut masih perlu terus diperkuat. Ia menilai bahwa peningkatan komunikasi dapat membantu memperbaiki persepsi pasar global terhadap produk kehutanan Indonesia.

Dorongan Hilirisasi Menjadi Langkah Strategis Kemenhut

Dalam kesempatan sama, Laksmi menuturkan bahwa Kemenhut kini tengah mendorong hilirisasi produk hutan sebagai salah satu strategi utama peningkatan nilai ekspor. Upaya ini dilakukan agar produk yang diekspor tidak hanya berupa bahan mentah atau semi olahan.

Ia menjelaskan bahwa komoditas yang saat ini paling banyak diekspor adalah kayu serta pulp dan kertas. Kedua komoditas tersebut berkontribusi besar dalam ekspor hasil hutan Indonesia, namun nilainya masih dapat ditingkatkan melalui hilirisasi.

"Kami ingin produk-produk dari hutan kita bukan hanya mengisi market internasional yang nilainya rendah," ujarnya. Ia berharap produk hutan Indonesia dapat bergerak menuju pasar premium yang menawarkan nilai jual lebih tinggi.

Laksmi menambahkan bahwa dorongan hilirisasi tidak hanya berlaku untuk produk kayu saja. Ia menegaskan bahwa hasil hutan bukan kayu juga memiliki potensi besar yang harus diperluas pemanfaatannya.

Hasil hutan bukan kayu meliputi berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, mulai dari resin, rotan, madu hutan, hingga tanaman obat. Diversifikasi produk ini mampu membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada ekspor kayu mentah.

Kemenhut menilai bahwa hilirisasi akan membantu Indonesia menghadirkan produk yang lebih kompetitif. Strategi ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusi ekspor sektor kehutanan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Pengembangan produk premium diharapkan dapat menarik minat pasar dengan margin keuntungan lebih baik. Upaya tersebut dinilai penting mengingat persaingan global saat ini tidak hanya mengutamakan volume, melainkan kualitas dan keberlanjutan.

Membangun Daya Saing Ekspor Lewat Integrasi Kebijakan

Selain dorongan hilirisasi, Kemenhut menilai perlunya integrasi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Harmonisasi kebijakan dianggap menjadi fondasi dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar kehutanan internasional.

Laksmi menilai bahwa tantangan sektor kehutanan ke depan akan semakin kompleks. Isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan regulasi internasional terus berkembang dan memengaruhi dinamika perdagangan.

Dalam konteks tersebut, stagnasi ekspor menjadi alarm bagi pemangku kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya mendukung produksi, tetapi juga memperhatikan perkembangan pasar global.

Ia mengingatkan bahwa ketahanan sektor kehutanan membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Tanpa kolaborasi, industri akan sulit beradaptasi terhadap perubahan yang serba cepat.

Selain itu, edukasi publik terkait produk hutan berkelanjutan juga perlu diperkuat. Edukasi yang tepat akan membantu masyarakat memahami standar keberlanjutan yang diterapkan pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan dan regulasi dapat diapresiasi lebih baik oleh pasar domestik maupun internasional. Pemahaman publik yang positif akan memperkuat posisi produk hutan Indonesia di pasar global.

Laksmi berharap bahwa upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, memperbaiki narasi publik, dan meningkatkan produktivitas akan menghasilkan pertumbuhan ekspor yang lebih stabil. Ia optimistis bahwa sektor kehutanan dapat kembali mencatatkan nilai ekspor yang meningkat dalam waktu dekat.

Industri kehutanan dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Melalui strategi yang tepat, nilai ekspor diharapkan dapat melampaui capaian stagnan yang terjadi beberapa tahun terakhir.