JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta segenap aparatur negara di lingkungan pemerintahan, birokrasi, kementerian, serta lembaga untuk membenahi diri sekaligus menempuh perbaikan dalam menunaikan kewajiban selaku pelayan masyarakat.
"Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kami bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," kata Prabowo dalam peresmian lima bendungan yang berpusat di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo menegaskan dirinya tidak hendak menengok ke masa lalu, namun meminta segenap jajaran pemerintahan untuk membenahi diri dan tidak menentang kehendak masyarakat.
Menurut pandangan Presiden, masyarakat tidak menghendaki praktik korupsi ataupun beraneka macam modus penipuan dibiarkan konsisten berlanjut.
"Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," katanya dengan tegas.
Dalam momentum itu, Prabowo pun mengimbau segenap unsur aparatur negara, mulai dari kalangan birokrat, pejabat militer, kepolisian, sampai kejaksaan untuk menempuh introspeksi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat.
Kepala Negara turut mengingatkan bahwasanya para aparatur negara merupakan pelayan masyarakat sehingga segenap fasilitas serta jabatan yang melekat pada mereka bersumber dari rakyat.
"Saya minta kami introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi, kami semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi," kata Prabowo.
"Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat," imbuhnya.
Lebih jauh, Prabowo memaparkan beraneka torehan yang digapai pemerintah dalam tempo singkat dihadapkan pada bermacam tantangan, termasuk resistansi dari kelompok-kelompok yang dijulukinya sebagai koruptor.
Presiden menegaskan penindakan hukum atas tindak pidana korupsi wajib tetap digulirkan bersandarkan prosedur hukum yang berlaku tanpa memilah kedudukan, kekuatan, ataupun latar belakang finansial seseorang.
"Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kami laksanakan, kami akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja," ujar Prabowo.