JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat digitalisasi serta integrasi data bantuan sosial (bansos) dipandang perlu berjalan bertahap lewat uji coba di beberapa daerah sebelum diimplementasikan secara nasional.
Pengamat Komunikasi Digital Firman Kurniawan menyatakan bahwa penerapan digitalisasi bansos idealnya dimulai dengan proyek percontohan di tiga klaster wilayah dengan tingkat infrastruktur dan literasi digital yang bervariasi. Proses ini penting demi memetakan beragam hambatan sebelum program diaplikasikan secara luas.
“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” ujar Firman, Rabu (1/7/2026).
Ia menambahkan, pelaksanaan bertahap memberi kesempatan bagi pemerintah guna memantau kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) penjaga integrasi data antarlembaga.
Firman berpendapat skema implementasi yang matang bakal memudahkan eksekusi digitalisasi bansos dalam skala nasional. Sebaliknya, pemberlakuan massal secara langsung rawan memicu problem baru, berkaca pada kasus pembaruan data penerima terdahulu.
Dirinya mengingatkan bahwa distribusi bansos ialah kebijakan krusial yang menyentuh kebutuhan pokok warga. Oleh sebab itu, pergeseran sistem wajib dieksekusi dengan cermat sembari memastikan kesiapan SDM serta melacak celah kelemahan dalam penyatuan data.
“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” ucapnya.
Di samping itu, Firman memandang digitalisasi dan penyatuan data pada hakikatnya sanggup mendongkrak ketepatan distribusi bansos.
Baginya, sistem yang padu bisa memangkas penggandaan data, memperlancar proses verifikasi, sekaligus mendongkrak transparansi agar kekeliruan target penerima bisa diminimalkan.
Ia memaparkan bahwa konsolidasi aneka sumber data, semisal data kependudukan, BPJS, serta kementerian terkait, bakal menyajikan peta yang lebih komprehensif terkait kelompok masyarakat yang layak dibantu. Lewat cara ini, inclusion error ataupun exclusion error mampu diredam.
Sebelumnya, pihak otoritas mengakui agenda bantuan sosial sejauh ini masih kerap meleset dari sasaran. Atas dasar itu, pemerintah memacu akselerasi digitalisasi dalam mekanisme penyaluran bansos.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menyampaikan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Hasil peninjauan mengonfirmasi masih tingginya angka ketidaktepatan target dalam pembagian bermacam program bansos.
“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” tutur Robben saat memberikan sambutan dalam acara Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).
Merujuk data tadi, sekitar 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan pangan non-tunai (sembako) salah sasaran.
Selanjutnya, 43,17% alokasi bantuan pendidikan juga meleset. Sementara itu, subsidi gas melon alias elpiji 3 kilogram mencatat angka ketidaktepatan tertinggi yaitu 60,57%, disusul subsidi listrik sebesar 58,6%.
Robben mengutarakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberi arahan agar data penerima dipastikan valid sebelum aneka bansos digelontorkan. Menurut pandangannya, kendala mendasar selama ini bersumber dari data antarinstansi yang belum saling terhubung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa percepatan realisasi Perlinsos Digital ditujukan agar bantuan sosial menyentuh kalangan yang betul-betul berhak.
“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” sebut Fifi.
Ia memaparkan bahwa Kementerian Komdigi mengambil peran sebagai penyedia wadah integrasi lewat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) demi kelancaran digitalisasi bansos.
“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” pungkas Fifi.