JAKARTA - Pemerintah Papua Barat Daya menegaskan percepatan pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini melibatkan enam kabupaten/kota di provinsi tersebut dan dirancang untuk memperkuat sektor perikanan lokal secara berkelanjutan.
Upaya percepatan pembangunan KNMP dibahas dalam rapat koordinasi dengan seluruh perwakilan daerah pada 4 Maret 2026. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menekankan pentingnya kesepakatan prioritas untuk memastikan program dapat segera direalisasikan.
"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua Barat Daya diharapkan dapat segera direalisasikan apabila seluruh perencanaan telah disepakati dan siap dilaksanakan," jelasnya.
Di Kota Sorong, pengembangan kampung nelayan akan diterapkan menggunakan model klaster yang mencakup beberapa wilayah pesisir. Pulau Raam, Suprau, Boswesen, dan Doom Barat menjadi lokasi utama yang akan dibangun secara bertahap.
Selain itu, berbagai fasilitas pendukung akan dibangun untuk mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut meliputi tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, tempat pelelangan ikan, balai pelatihan nelayan, hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBUN).
"Kita berharap program tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan," ujarnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan hingga tahun 2028. Dari jumlah itu, sedikitnya 200 lokasi akan dialokasikan untuk wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya, sebagai upaya pemerataan pembangunan perikanan.
Direktur Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ady Candra, mengapresiasi langkah proaktif pemerintah provinsi. Ia menilai kesiapan daerah menjadi faktor kunci agar pembangunan KNMP bisa berjalan sesuai target.
Ady menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah pembangunan, tetapi juga memastikan kesiapan lokasi. Hal ini mencakup kepastian status lahan, legalitas, proses perizinan, dan pemenuhan kriteria teknis pembangunan.
“Jika tahun ini banyak lokasi yang lahannya sudah clean and clear, memenuhi kriteria teknis serta mendapat dukungan pemerintah daerah, tentu akan segera kami usulkan untuk dibangun,” jelasnya.
Kawasan Raja Ampat juga menjadi fokus pengembangan sebagai hub perikanan regional. Model pengembangan ini diharapkan dapat direplikasi di kampung nelayan sekitarnya untuk memperkuat sektor perikanan di wilayah pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menyebut setiap lokasi pembangunan KNMP akan didukung anggaran sekitar Rp20 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun fasilitas lengkap yang mendukung aktivitas nelayan.
Fasilitas yang dibangun termasuk tambatan perahu, pabrik es, penyediaan coolbox, sentra kuliner, gudang beku, balai pelatihan nelayan, bantuan kapal dan mesin, bengkel nelayan, serta SPBUN. Semua pembangunan dilakukan dengan pola sinergi antara pemerintah dan pihak swasta.
Menurut Absalom, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama percepatan program. Kepastian hukum dan dukungan anggaran daerah akan memudahkan KKP dalam merealisasikan pembangunan kampung nelayan.
“Ini peluang emas bagi daerah. Syarat utamanya lahan harus clean, clear dan free serta ada dukungan penuh pemerintah daerah dalam kepastian hukum. Jika itu terpenuhi, KKP siap membangun,” katanya.
Program KNMP diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Balai pelatihan nelayan yang dibangun akan membantu meningkatkan kapasitas SDM lokal agar lebih profesional.
Pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan gudang beku juga akan memperpanjang masa simpan hasil tangkapan ikan. Hal ini diharapkan dapat menekan kerugian nelayan akibat kualitas ikan menurun dan harga jatuh di pasar.
Selain itu, pengembangan sentra kuliner dan tempat pelelangan ikan akan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Nelayan dapat menjual hasil tangkapan langsung ke konsumen dan pedagang, sehingga menambah pendapatan masyarakat pesisir.
Program KNMP juga memfokuskan pada pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Hal ini termasuk pemanfaatan sumber daya laut secara bijak tanpa merusak ekosistem.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan pihak swasta, pembangunan KNMP di Papua Barat Daya diharapkan selesai sesuai jadwal. Program ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan.
Pelaksanaan pembangunan kampung nelayan yang terencana juga membuka peluang bagi investor. Investasi swasta dapat berperan dalam pembangunan fasilitas dan pengembangan usaha pendukung bagi nelayan lokal.
Dengan kesiapan lahan yang legal dan dukungan penuh pemerintah, KNMP di Papua Barat Daya diproyeksikan menjadi model sukses program perikanan nasional. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat sektor ekonomi lokal.