JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi pelantikan Komite Reformasi Polri pada Jumat, 7 November 2025, sore. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh untuk hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 16.00 WIB.
Yusril menyebut dirinya diundang hadir, namun belum memastikan apakah akan dilantik atau hanya menghadiri acara. “Nanti kita tunggu saja Keppresnya dibacakan ya,” ujarnya singkat.
Respons Pemerintah terhadap Tuntutan Publik
Pelantikan ini menjadi langkah pemerintah menanggapi tuntutan masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan kinerja Polri. Langkah tersebut muncul setelah rentetan aksi dan sorotan publik terkait profesionalisme kepolisian.
Anggota tim reformasi telah dipilih sehingga proses pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi Presiden. Target reformasi adalah mengkaji tugas dan wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, serta upaya meningkatkan kepercayaan publik.
Struktur dan Anggota Komite
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pembentukan Komite Reformasi Polri akan segera diumumkan. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Prasetyo menegaskan susunan anggota tetap sembilan orang tanpa perubahan. Posisi Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, tetap menjadi bagian dari tim reformasi Polri.
Tujuan Strategis Komite
Komite Reformasi Polri diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. “Tinggal diumumkan aja,” katanya menandai kesiapan seluruh anggota tim melaksanakan tugas reformasi.
Pelantikan sebagai Momentum Reformasi
Pelantikan ini menjadi momen penting pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap reformasi kepolisian. Keputusan ini sekaligus merespons ekspektasi publik terkait profesionalisme dan kredibilitas Polri.
Melalui pembentukan komite, kebijakan dan mekanisme kerja kepolisian diharapkan dapat dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar bagi peningkatan integritas, disiplin, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Langkah Strategis Pemerintah
Komite Reformasi Polri bukan hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga pembenahan budaya kerja dan mekanisme akuntabilitas. Pemerintah berharap Polri dapat menjadi institusi yang lebih transparan, responsif, dan profesional.
Pelantikan hari ini menandai awal perjalanan reformasi yang diharapkan berkelanjutan. Setiap langkah tim akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memperkuat institusi kepolisian sesuai tuntutan publik.
Reformasi Polri untuk Masa Depan Profesional dan Terpercaya
Pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme kepolisian. Dengan dukungan penuh anggota tim, diharapkan Polri mampu memenuhi harapan publik dan menjalankan reformasi kelembagaan dengan efektif.
Langkah ini menjadi titik awal reformasi yang menyasar kelembagaan, akuntabilitas, dan mekanisme kerja kepolisian. Keberhasilan tim akan menentukan sejauh mana Polri dapat beradaptasi dan memenuhi ekspektasi masyarakat modern.