JAKARTA – Pemerintah menargetkan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai akhir 2025. Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Langkah pemutihan ini dilakukan agar peserta yang menunggak iuran tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Registrasi ulang akan menjadi mekanisme utama untuk mengaktifkan kembali peserta BPJS Kesehatan yang terdampak.
4 Syarat Pemutihan Tunggakan
Cak Imin menjelaskan ada empat syarat utama bagi peserta yang dapat memanfaatkan pemutihan tunggakan:
-Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Peserta harus sudah tercatat di data DTSEN, yang menjadi basis identifikasi warga kurang mampu.
-Beralih menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI)
Pemutihan ditujukan bagi mereka yang berstatus PBI, sehingga iurannya ditanggung pemerintah.
-Peserta dari kalangan tidak mampu
Hanya peserta yang masuk kategori ekonomi lemah yang berhak memanfaatkan pemutihan tunggakan.
-Berstatus Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah
Verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima pemutihan benar-benar memenuhi kriteria sosial dan ekonomi.
“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan melalui registrasi ulang,” ujar Cak Imin. “Registrasi ulang ini membuat para peserta aktif kembali sehingga bisa menggunakan layanan kesehatan tanpa hambatan.”
Target Dana dan Tujuan Pemutihan
Pemerintah menyiapkan pemutihan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan nominal lebih dari Rp 10 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, menjelaskan angka tersebut sebelumnya tercatat sekitar Rp 7,691 triliun untuk peserta yang pindah komponen, belum termasuk tunggakan lain.
Tujuan utama pemutihan adalah agar rakyat miskin yang tidak mampu melunasi iuran tetap bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan. Ali Ghufron menekankan bahwa peserta yang tidak mampu membayar tidak akan dikenakan tindakan hukum karena kondisi finansialnya.
Ia menilai langkah ini sebagai cara realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta. “Lebih baik fresh ya, diulangi lagi mulai dari nol. Utang-utang sebelumnya dibebaskan sehingga peserta bisa memulai kembali,” ujar Ali Ghufron.
Pembahasan DPR dan Pengawasan Kebijakan
Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan lembaganya akan membahas rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan dalam pidato rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa, 4 November 2025.
DPR melalui alat kelengkapan dewan akan meninjau kebijakan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Puan menegaskan bahwa setiap rekomendasi dari rapat kerja harus ditindaklanjuti agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain pemutihan BPJS Kesehatan, DPR juga memantau sejumlah isu penting seperti penanganan bencana hidrometeorologi, kasus pencemaran radioaktif di kawasan industri, serta percepatan akses internet ke pelosok desa. Semua kebijakan ini diharapkan berdampak positif pada kehidupan masyarakat.
Harapan dari Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
Dengan dimulainya pemutihan tunggakan akhir 2025, peserta yang sebelumnya menunggak dapat kembali aktif menggunakan layanan kesehatan. Program ini diharapkan memberi kesempatan baru bagi peserta kurang mampu untuk memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa tekanan utang.
Langkah ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan inklusif. Selain itu, registrasi ulang peserta akan membuat sistem BPJS Kesehatan lebih rapi dan terdata dengan baik untuk mempermudah pengelolaan di masa depan.
Masyarakat diminta menyiapkan dokumen sesuai persyaratan agar proses registrasi ulang berjalan lancar. Dengan begitu, pemutihan tunggakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh peserta yang membutuhkan.